Pengawasan Ketat Transportasi Laut Kunci Cegah Kecelakaan Berulang
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, saat Kunjungan Kerja Reses di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Ulfi/vel
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti kembali rentetan kecelakaan laut yang kerap terjadi dari tahun ke tahun. Menurutnya, persoalan ini bukan hal baru, dan menunjukkan lemahnya manajemen serta pengawasan dalam sistem transportasi laut nasional.
"Kecelakaan laut ini bukan kejadian baru. Ini masalah yang terus berulang setiap tahun. Karena itu, diperlukan kerja keras dari Menteri Perhubungan yang baru, bersama seluruh jajaran dirjen, terutama Ditjen Perhubungan Laut, untuk segera membenahi sistem yang ada," ujar Ridwan usai Kunjungan Kerja Reses di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).
Ia menilai, bahwa lemahnya manajemen kapal dan minimnya pengawasan menjadi akar masalah yang belum terselesaikan. Ia mencontohkan praktik modifikasi kapal yang tidak sesuai peruntukan, seperti kapal Landing Craft Tank (LCT) yang diubah menjadi kapal penumpang (KMP), tanpa standar keselamatan yang memadai.
"Banyak kapal LCT yang seharusnya untuk mengangkut barang, diubah menjadi kapal penumpang. Bahkan tonasenya juga diubah seenaknya dari 3.000 GT menjadi 5.000 GT. Ini seperti praktik ‘odol’ di laut. Ini berbahaya," ujarnya.
Karena itu, Ridwan mendorong Kementerian Perhubungan agar menghadirkan sistem pengawasan yang ketat dan handal, baik dari sisi muatan, kondisi kapal, hingga kelayakan pelayaran.
"Setiap kapal harus benar-benar dinyatakan layak jalan oleh seluruh elemen pengawasan. Kalau ada satu saja aspek keselamatan yang belum siap, maka kapal itu tidak boleh diberangkatkan. Ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Legislator Fraksi Partai Golkar, juga menyerukan agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut, agar kejadian tragis di lautan tidak terus berulang.
"Kita harapkan ada kerja-kerja konkret dari Kementerian Perhubungan. Tidak cukup dengan regulasi di atas kertas, tapi harus ada pengawasan yang efektif dan eksekusi tegas di lapangan," tutupnya. (upi/aha)
